Ini Fakta Dan Aturan Vaksin Mandiri Atau Vaksin Gotong Royong Yang Resmi

Apalagi menurut dia, Presiden meminta agar realisasi vaksinasi mandiri untuk segera dilakukan. Dengan vaksinasi mandiri, setidaknya daftar tunggu penerima vaksin bisa dipangkas. Selain itu, negara juga bisa menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh mereka yang mampu dan bersedia membayar. Anggaran untuk vaksinasi tidaklah kecil, sedikitnya Rp74 triliun. Alangkah baiknya jika biaya bisa dihemat dan dialihkan untuk bantuan lainnya.

Perusahaan yang membeli vaksin tersebut untuk karyawan tidak boleh membayar sepeser pun biaya vaksinasi, pun tidak boleh dipotong dari gajinya. Vaksin Covid-19 bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh, sementara vaksin ekonomi untuk mendorong daya saing dan transformasi ekonomi. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 atau secara handbook untuk disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin resmi membuka vaksinasi virus Corona COVID-19 lewat jalur mandiri. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit Rabu (24/2/2021).

Terkait vaksin yang didistribusikan, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan di badan hukum atau badan usaha yang ada. Dalam hal distribusi, vaksinasi gotong royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha. Di Indonesia, vaksinasi masih menunggu pengujian BPOM yang diperkirakan baru akan selesai di pekan ke-2 atau ke-3 Januari. Bila lulus ujian, 1,2 juta dosis vaksin Sinovac Biotech, ditambah 1,eight juta dosis hasil kiriman Januari nanti, akan segera didistribusikan ke berbagai daerah untuk vaksinasi. Prioritasnya ialah tenaga medis yang selalu berhadapan dengan risiko tinggi penularan dan elemen pendukungnya dari TNI-Polri, teknisi lab, petugas fasilitas pelayanan kesehatan lain, serta aparatur penegak hukum.

Vaksinasi Mandiri

Pemerintah berencana untuk memulai program vaksinasi mandiri atau gotong royong pada bulan ini. Ada sekitar 3,5 juta dosis vaksin yang disiapkan untuk program vaksinasi mandiri ini. Selain itu, pemerintah DKI juga sedang menyiapkan program vaksinasi mandiri atau gotong royong berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri DKI hingga rumah sakit swasta. Dari jumlah itu, tuturnya, 32 juta akan difasilitasi pemerintah . Mereka memperoleh prioritas akses ke vaksin karena pekerjaannya memberikan risiko pada paparan Covid-19. Selebihnya, yang 43 juta, punya pilihan dengan vaksinasi mandiri, berbayar.

Tidak ada pelanggaran di situ, asas keadilan pun tak dinegasikan. Lagi pula, ide vaksinasi mandiri datang dari para konglomerat, pengusaha, dan orangorang berpunya. Pada diskusi dengan para pemimpin redaksi nasional, Rabu (17/2/2021) malam, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan siap melaksanakan arahan Presiden RI untuk vaksinasi mandiri. Agar vaksinasi gotong royong berjalan sesuai harapan, pemerintah masih mematangkan sejumlah regulasi.

“Kami, diberikan tanggung jawab untuk membantu 20 juta vaksin dari complete yang pemerintah berikan yaitu 175 juta vaksin,” kata dia. “Itu muncul dari keluhan tentang situasi karena negara bagian Ceko tidak mampu bereaksi secara memadai terhadap seluruh pandemi, termasuk vaksinasi,” kata Jiri Geissler, pencetus proyek tersebut, dikutip dari AFP, Selasa (30.3). Meski vaksinasi dibagi menjadi dua kategori, seluruh penerima vaksin Covid-19 tidak dipungut biaya apapun alias free of charge. Dari total a hundred seventy five juta vaksin COVID-19 yang diupayakan pemerintah, Kadin berkomitmen membantu sebanyak 20 juta vaksin. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada beberap faktor yang harus dipahami betul oleh para konglomerat yang ingin membantu pemerintah melakukan vaksinasi. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai vaksinasi terhadap seluruh masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Yang penting, ia tak merusak tujuan awal vaksinasi, yakni membangun kekebalan kelompok secara cepat dan berkeadilan. Ia memang akan mempercepat penuntasan vaksinasi agar lebih cepat pula kita melewati pandemi. Akan tetapi, perlakuan setara bagi seluruh anak bangsa di atas segalanya. Tidak cuma harus cepat, vaksinasi juga mesti mencakup jumlah penerima yang ideal agar bisa menghasilkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan Penny Lukito mengatakan vaksin Covid-19 AstraZeneca tak akan digunakan untuk vaksinasi mandiri atau program Vaksinasi Gotong Royong. “Bila Sinovac dibolehkan untuk vaksin mandiri, bisa jadi jatah untuk yang free of charge berkurang karena pengusaha berani membeli lebih mahal. Di sisi lain, Budi mengatakan, jenis vaksin Covid-19 yang bakal digunakan juga berbeda dari program vaksinasi awal yang sudah berjalan selama dua tahapan. Untuk tahap awal ada 2 vaksin yang akan dipakai yakni Sinopharm dan Moderna. “Yang paling penting, perusahaan-perusahaan ini mendukung vaksinasi gotong royong dan ini cara cerdas untuk mendistribusikan vaksin dengan baik,” kata dia. Kadin bekerja sama dengan pemerintah mengupayakan vaksin gotong royong.

Yakni, vaksin PT Biofarma yang akan memproduksi vaksin racikan Sinovac, AstraZeneca dari Inggris, vaksin Sinopharm , Moderna , Pfizer , serta Sinovac. Kabar terkini dari kampus Itenas, tentang kiprah mahasiswa dan mahasiswi kami, kegiatan dosen dan pengabdian masyarakat. Serta berbagai acara seru yang terjadi di berbagai sudut kampus Itenas. Menyapa masyarakat dengan kebaikan yang dibagikan dengan senang hati.

Seperti diketahui, vaksinasi mandiri akan dikelola anak usaha PT Biofarma, yaitu PT Kimia Farma. Salah satu BUMN di bidang farmasi ini yang akan menampung vaksin dan mendistribusikannya ke sejumlah perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya untuk diimunisasi vaksin Covid-19. Dalam vaksinasi, masing-masing perusahaan swasta wajib menggunakan fasilitas kesehatan yang berbeda dengan fasilitas kesehatan dalam program vaksinasi pemerintah. Dalam prosesnya, PT Bio Farma mendistribusikan vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Mandiri ke fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang dimaksud, harus di luar fasilitas pelayanan Kesehatan untuk vaksinasi program pemerintah. PT Bio Farma dalam pendistribusiannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Loss